Viral Satpol PP “Koboi” di Painan, Terungkap Dugaan Fitnah dan Rekayasa Penindakan

Pessel – FAKTAONE..Viralnya video aksi “koboi” yang melibatkan oknum Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Pesisir Selatan dalam pembubaran pesta pernikahan di Dusun Marapalam, Koto XI Tarusan, kini memasuki babak baru. Hasil investigasi mengungkap adanya dugaan rekayasa hingga pelanggaran administrasi serius yang menyertai tindakan tersebut.

Peristiwa yang semula dianggap sebagai penertiban biasa, kini disebut-sebut sebagai “puncak gunung es” dari praktik yang lebih dalam. Harris (35), pemilik hiburan Organ Maritim, menjadi salah satu pihak yang membongkar berbagai kejanggalan di balik kejadian itu.

Ia menilai, tindakan oknum Satpol PP tidak hanya bersifat arogan di lapangan, tetapi juga disertai tekanan administratif yang mencederai rasa keadilan.

Kebohongan di Detik 0:45

Salah satu poin krusial dalam kasus ini adalah tuduhan adanya praktik “saweran” yang dijadikan alasan pembubaran acara. Namun, klaim tersebut dibantah melalui rekaman video berdurasi 1 menit 15 detik.

Menurut Harris, pada detik ke-0:45 dalam video tersebut, terdengar oknum petugas meneriakkan adanya saweran. Padahal, ia menegaskan tidak ada aktivitas tersebut selama acara berlangsung.

“Silakan periksa videonya. Tuduhan itu tidak sesuai fakta di lapangan,” ujarnya.

Bukti ini memperkuat dugaan bahwa narasi saweran sengaja digunakan sebagai alasan untuk membenarkan tindakan pembubaran paksa, meskipun pihak penyelenggara disebut telah mengantongi izin koordinasi dari Wali Nagari setempat.

Dugaan Pelanggaran di Ruang Penyidikan

Permasalahan tidak berhenti di lokasi kejadian. Harris juga mengungkap adanya dugaan pelanggaran prosedur saat proses pemeriksaan di kantor Satpol PP.

Ia membeberkan tiga poin utama:

Pemaksaan tanda tangan dokumen tanpa diberi kesempatan membaca isi surat

Tidak adanya penjelasan pasal atau Perda yang dilanggar

Ketiadaan alat bukti yang ditunjukkan kepada pihak terperiksa

Menurutnya, tindakan tersebut mencerminkan bentuk intimidasi dan tidak sesuai dengan standar prosedur hukum yang berlaku.

Reaksi Seniman dan Masyarakat

Kasus ini memicu gelombang solidaritas dari komunitas seniman di Sumatera Barat. Mereka menilai kejadian tersebut bukan sekadar persoalan penertiban, melainkan menyangkut martabat pekerja seni.

Selain dugaan pengrusakan fasilitas acara, muncul pula tudingan adanya tindakan tidak pantas terhadap artis yang tampil, yang semakin memperkeruh situasi.

Desakan kepada Pemerintah Daerah

Masyarakat kini mendesak pemerintah daerah untuk segera mengambil tindakan tegas. Bupati Pesisir Selatan didorong untuk mengevaluasi dan menindak oknum yang terlibat, termasuk kemungkinan pencopotan pejabat terkait.

Kasus ini juga dinilai berpotensi mengandung unsur pelanggaran hukum, seperti dugaan pengrusakan, perbuatan tidak menyenangkan, hingga maladministrasi.

Hingga saat ini, video yang menjadi bukti utama masih terus beredar luas di media sosial, seiring tuntutan publik agar kasus ini diusut secara transparan dan adil.

TIM 

Bagikan Artikel ini