Wawako Mulyadi Buka Uji Publik dan Penyepadanan Data Hasil Pendataan dan Verifikasi Kerusakan Rumah Akibat Bencana Cuaca Ekstrim di Kota Pariaman

Wakil Wali Kota (Wawako) Pariaman Mulyadi, buka uji publik dan penyepadanan data hasil pendataan dan verifikasi kerusakan rumah akibat bencana cuaca ekstrim di Kota Pariaman Tahun 2025, di Aula Balai Kota Pariaman, Senin (26/01/2026) siang.

“Bencana hidrometeorologi atau cuaca ekstrim yang melanda wilayah kita beberapa waktu lalu, telah mengakibatkan kerugian fisik yang tidak sedikit, terutama pada tempat tinggal yang berada di wilayah Kota Pariaman,” ungkap Wawako 

Wawako Mulyadi menyampaikan bahwa Pemerintah Kota bersama tim di lapangan telah melakukan pendataan dan verifikasi. Namun, data tersebut perlu kita "Uji Publik" kan. Mengapa Uji Publik ini penting, karena dengan Uji Publik akan tercipta Transparansi dan Akuntabilitas : Kita ingin memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah data riil di lapangan. Tidak ada yang ditutup-tutupi, dan tidak ada yang terlewatkan, ulasnya.

“Selain itu, dengan Uji Publik akan Tercipta nya Keadilan : Kita ingin memisahkan mana yang masuk kategori Rusak Ringan (RR), Rusak Sedang (RS), maupun Rusak Berat (RB) sesuai dengan aturan yang berlaku dan terakhir adalah Akurasi Data, Data hasil verifikasi ini akan disepadankan (dicocokkan) dengan data kependudukan (Dukcapil) untuk menghindari duplikasi atau kesalahan nama dan alamat (by name, by address),” ujarnya.

Berdasarkan data terdapat 22 Rumah di Kota Pariaman yang akan direlokasi, mulai di Kecamatan Pariaman Tengah dengan jumlah Rumah 1 unit RR, lalu untuk Kecamatan Pariaman Utara jumlah 3 unit yang terdiri 1 RR dan 2 RS dan Relokasi 2 unit.

“Kecamatan Pariaman Selatan yang terdampak paling parah, dengan jumlah rumah sebanyak 14 unit yang terdiri 4 RR, 1 RS dan 9 RB dengan 8 unit harus Relokasi. Dan terakhir Kecamatan Pariaman Timur jumlah 4 unit dengan rincian 4 RR serta Relokasi 2 unit,” tukasnya.

Wawako Mulyadi menambahkan bahwa Data yang sudah akurat, dan valid hasil dari uji publik ini, akan segera disahkan melalui Surat Keputusan (SK) Walikota. SK ini adalah dasar legal untuk mempercepat penyaluran bantuan stimulan, sehingga bantuan tersebut nantinya dapat berjalan dengan cepat, dan dapat diimplementasikan langsung kerumah yang terdampak, tutupnya.

Acara ini dihadiri oleh Forkopimda Kota Pariaman, Kepala OPD terkait, Camat, Kepala Desa/Lurah yang daerahnya terdampak, serta Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang rumahnya terdampak.

WawakoMulyadi 

#WawakoMulyadi #WakilWaliKotaPariaman

#BaladMulyadiPariaman #BersamaMembangunPariaman

#UjiPublikPeyepadananData #Bnpb #Bpbd #DisperkimLH #cuacaekstrim #bencanahidrometeorologi2025 #pendataanverifikasikerusakanrumah

Bagikan Artikel ini