APBD Sumbar 2025 Rp6,4 Triliun Terserap 74,28 Persen, Belanja Pegawai Masih Dominan

PADANG —  FAKTAONE. Pemerintah Provinsi Sumatera Barat mencatat serapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 sebesar 74,28 persen hingga November 2025. Angka tersebut melampaui rata-rata nasional yang berada pada level 64,43 persen. Dengan total APBD mencapai Rp6,4 triliun, capaian ini dinilai menunjukkan kinerja penyerapan anggaran yang cukup baik..

Namun, di balik tingginya serapan tersebut, muncul pertanyaan mengenai komposisi penggunaan anggaran dan dampaknya terhadap pembangunan daerah. Berdasarkan data Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Sumatera Barat, belanja pegawai masih menjadi pos terbesar dalam struktur APBD 2025 dengan porsi mencapai 34,21 persen dari total belanja daerah.

Sementara itu, alokasi untuk belanja infrastruktur publik tercatat sebesar 32,04 persen. Adapun belanja modal yang secara langsung berhubungan dengan pembangunan fisik seperti jalan, jembatan, dan fasilitas publik lainnya hanya mencapai sekitar Rp577 miliar atau 9,7 persen dari total belanja daerah.

Kondisi tersebut mendapat perhatian dari DPRD Sumatera Barat. Dalam rapat paripurna penetapan APBD 2025, Ketua DPRD Sumbar Muhidi meminta pemerintah daerah untuk terus meningkatkan porsi belanja modal sesuai amanat peraturan perundang-undangan.

Selain itu, DPRD juga mendorong pemerintah provinsi untuk mencari sumber pembiayaan alternatif guna mendukung proyek-proyek strategis daerah. Skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) maupun kolaborasi dengan sektor swasta dinilai dapat menjadi solusi untuk mempercepat pembangunan tanpa bergantung sepenuhnya pada APBD.

Di sisi lain, tantangan fiskal Sumatera Barat masih cukup besar. Data APBD menunjukkan bahwa 52,93 persen pendapatan daerah masih bersumber dari dana transfer pemerintah pusat. Tingginya ketergantungan tersebut menunjukkan bahwa kemampuan daerah dalam menghasilkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih perlu diperkuat.

Situasi ini juga beriringan dengan perlambatan ekonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi Sumatera Barat pada 2025 tercatat sebesar 3,37 persen, menjadi yang terendah di Pulau Sumatera dan berada pada peringkat ke-31 dari 38 provinsi di Indonesia. Capaian tersebut berada di bawah rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.

Sejumlah akademisi dari Universitas Andalas menilai kondisi tersebut bukan sekadar dampak siklus ekonomi jangka pendek. Perlambatan yang terjadi dinilai merupakan tren yang telah berlangsung selama lebih dari satu dekade dan membutuhkan langkah-langkah strategis untuk memperkuat investasi, meningkatkan produktivitas daerah, serta mengurangi ketergantungan terhadap dana transfer pusat.

Dengan demikian, tantangan utama Sumatera Barat tidak hanya terletak pada tingginya serapan anggaran, tetapi juga pada bagaimana anggaran tersebut mampu mendorong pembangunan yang produktif, memperkuat kemandirian fiskal, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara berkelanjutan.

TIM 

Bagikan Artikel ini