Diduga Abaikan UU KIP, Pembangunan Lanjutan Irigasi D.I. Sawah Laweh Tarusan II di Pesisir Selatan Tidak Pasang Papan Proyek

Pesisir Selatan . FAKTAONE – Pelaksanaan proyek lanjutan pembangunan Jaringan Irigasi Daerah Irigasi (D.I.) Sawah Laweh Tarusan II di Kabupaten Pesisir Selatan kembali menjadi sorotan. Proyek infrastruktur yang diduga bernilai puluhan miliar rupiah tersebut telah memulai aktivitas konstruksi, namun hingga pekerjaan berlangsung tidak terlihat papan informasi proyek di lokasi.

Hasil pemantauan di lapangan pada Rabu (15/7/2026) menunjukkan aktivitas pembangunan telah berjalan. Alat berat ekskavator tampak melakukan pekerjaan penggalian dan pembentukan saluran irigasi, sementara sejumlah pekerja melaksanakan pengecoran dinding saluran dengan menggunakan alat pelindung diri (APD).

Namun di tengah aktivitas tersebut, tidak ditemukan papan proyek yang seharusnya memuat informasi mengenai nama pekerjaan, sumber pendanaan, nilai kontrak, pelaksana, konsultan pengawas, hingga jangka waktu pelaksanaan.

Ketiadaan papan informasi tersebut memunculkan pertanyaan mengenai keterbukaan pelaksanaan proyek pemerintah yang menggunakan anggaran negara. Padahal, informasi tersebut merupakan bagian dari transparansi yang memungkinkan masyarakat ikut melakukan pengawasan terhadap penggunaan keuangan negara.

Ketua Investigasi LSM Aliansi Jurnalis Anti Korupsi (AJAK), Topit Marliandi, menilai tidak dipasangnya papan proyek merupakan bentuk pengabaian terhadap prinsip keterbukaan informasi publik.

"Bagaimana masyarakat bisa ikut mengawasi kalau identitas proyek saja tidak diketahui? Ini menggunakan uang negara, sehingga publik berhak mengetahui siapa pelaksananya, berapa nilai kontraknya, dan bagaimana progres pekerjaannya," ujarnya.

Menurut Topit, minimnya informasi sejak awal pekerjaan dapat memunculkan persepsi negatif di tengah masyarakat dan berpotensi menimbulkan dugaan adanya kelemahan dalam aspek administrasi maupun pengawasan proyek.

Ia mengingatkan bahwa setiap pekerjaan yang bersumber dari APBN maupun APBD semestinya dilaksanakan secara terbuka sebagai implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta ketentuan teknis mengenai transparansi penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.

"Keterbukaan bukan sekadar formalitas. Ini merupakan bentuk akuntabilitas kepada masyarakat sebagai pemilik anggaran. Jika identitas proyek tidak dipublikasikan, tentu masyarakat akan mempertanyakan komitmen terhadap prinsip transparansi," katanya.

Proyek lanjutan Jaringan Irigasi D.I. Sawah Laweh Tarusan II diketahui berada di kawasan yang sebelumnya telah dibangun jaringan irigasi di bawah pengelolaan Balai Wilayah Sungai Sumatera V (BWSS V) Padang. Karena itu, masyarakat berharap setiap tahapan pembangunan dapat dilakukan secara terbuka sehingga kualitas pekerjaan maupun penggunaan anggaran dapat diawasi bersama.

Hingga berita ini diterbitkan, pihak pengawas lapangan maupun instansi yang bertanggung jawab atas proyek tersebut belum memberikan keterangan resmi mengenai alasan belum dipasangnya papan informasi proyek di lokasi pekerjaan.

Sebagai bagian dari asas keberimbangan, media membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada BWSS V Padang, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), kontraktor pelaksana, maupun pihak terkait lainnya apabila ingin memberikan penjelasan atas temuan tersebut.

Minimnya transparansi dalam pelaksanaan proyek pemerintah dinilai dapat mengurangi kepercayaan publik. Karena itu, keterbukaan informasi menjadi instrumen penting untuk memastikan setiap rupiah anggaran negara digunakan sesuai peruntukan, memenuhi spesifikasi teknis, dan dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

TIM 

Bagikan Artikel ini