Insiden Universitas Fort De Kock Jadi Ujian Kepercayaan Publik, Pemko Bukittinggi Didesak Tak Hanya Serahkan ke Aparat Hukum
Bukittinggi, FAKTAONE. Sumbar – Pemerintah Kota Bukittinggi melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Rismal Hadi dan Kasat Pol PP Syanji Faredi menggelar pertemuan klarifikasi terkait insiden yang terjadi di Universitas Fort De Kock, Kamis (23/7/2026). Namun, penyampaian mereka dinilai tidak cukup meyakinkan dan justru menimbulkan pertanyaan baru di kalangan masyarakat dan pengamat.
Firman Wanipin, wartawan Harian Umum Rakyat Sumbar, menilai klarifikasi yang diberikan Sekda dan Kasat Pol PP terkesan lebih menutup-nutupi kebenaran daripada mengungkap fakta yang sebenarnya. “Pernyataan mereka cenderung normatif dan tidak menjawab secara tuntas berbagai isu yang berkembang. Ada ketidakjelasan tentang peran dan tanggung jawab Pemerintah Kota Bukittinggi dalam insiden ini,” ujar Firman.
Menurut Firman, klarifikasi yang disampaikan di ruang resmi tersebut mestinya menjadi momentum untuk transparansi dan akuntabilitas. Namun, sikap defensif dari pejabat terkait menunjukkan kegamangan dalam menangani situasi yang menggemparkan masyarakat tersebut. “Masyarakat butuh jawaban nyata, bukan sekadar pernyataan umum yang terkesan pasif,” tambahnya.
Firman juga menyinggung adanya indikasi lemahnya pengawasan aparatur Pemko Bukittinggi terhadap proses penyelesaian sengketa lahan maupun perlindungan terhadap civitas akademika yang terdampak. “Jika pihak berwenang sebelumnya cermat dan responsif, mungkin insiden kekerasan dan kegaduhan ini bisa dicegah,” kata Firman.
Selain itu, Firman mengkritik rencana Pemko yang seolah-olah ingin “menyerahkan” persoalan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum tanpa langkah kebijakan strategis untuk mediasi dan penyelesaian konflik. “Ini bukan hanya soal hukum saja, melainkan juga soal kepercayaan publik terhadap tata kelola pemerintahan daerah,” jelas Firman.
Sebagai media yang mengedepankan pemberitaan berimbang dan kritis, Harian Umum Rakyat Sumbar mengajak Pemerintah Kota Bukittinggi untuk membuka ruang dialog luas dengan seluruh pemangku kepentingan, termasuk mahasiswa dan masyarakat, agar permasalahan ini tidak berlarut dan mampu memberi solusi konstruktif.
Publik menanti tindakan nyata agar insiden di Universitas Fort De Kock menjadi pelajaran penting bagi peningkatan kualitas pelayanan dan pengawasan pemerintah daerah di masa depan.
TIM
Belum ada Komentar untuk "Insiden Universitas Fort De Kock Jadi Ujian Kepercayaan Publik, Pemko Bukittinggi Didesak Tak Hanya Serahkan ke Aparat Hukum"
Posting Komentar